Samarinda, Rabu 3 Desember 2025 - Kecamatan Muara Jawa menjadi salah satu peserta aktif dalam Workshop Transformasi Peran Posyandu yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan yang digelar pada 3–4 Desember 2025 di Hotel Swiss-Belhotel Samarinda ini diikuti oleh Tim Pembina Posyandu tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan dari seluruh wilayah Kutai Kartanegara, termasuk perwakilan dari Kecamatan Muara Jawa.

Workshop ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pelaksanaan Transformasi Posyandu pada 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Adapun keenam bidang tersebut meliputi: Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum (PU), Perumahan Rakyat, Sosial, serta Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas). Transformasi ini mendorong Posyandu menjadi pusat layanan terpadu yang tidak hanya berfokus pada kesehatan ibu dan anak, tetapi juga pelayanan dasar lintas sektor yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Samarinda, Rabu 3 Desember 2025 – Kecamatan Muara Jawa menjadi salah satu peserta aktif dalam Workshop Transformasi Peran Posyandu yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan yang digelar pada 3–4 Desember 2025 di Hotel Swiss-Belhotel Samarinda ini diikuti oleh Tim Pembina Posyandu tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan dari seluruh wilayah Kutai Kartanegara, termasuk perwakilan dari Kecamatan Muara Jawa.

Workshop ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pelaksanaan Transformasi Posyandu pada 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Adapun keenam bidang tersebut meliputi: Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum (PU), Perumahan Rakyat, Sosial, serta Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas). Transformasi ini mendorong Posyandu menjadi pusat layanan terpadu yang tidak hanya berfokus pada kesehatan ibu dan anak, tetapi juga pelayanan dasar lintas sektor yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.


Pembukaan dan Penyampaian Kebijakan Transformasi Posyandu

Workshop dibuka pada Rabu pagi melalui sesi registrasi peserta, dilanjutkan dengan pembukaan oleh MC, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan pembacaan doa. Suasana khidmat menandai dimulainya kegiatan yang menjadi tonggak penting dalam peningkatan kualitas pelayanan masyarakat melalui Posyandu.

Kepala DPMPD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam sambutannya menekankan bahwa transformasi Posyandu merupakan agenda prioritas pemerintah untuk memastikan pelayanan dasar dapat diakses secara merata. Ia menjelaskan bahwa Posyandu kini dituntut menjadi lembaga yang mampu berkontribusi dalam pemenuhan 6 Bidang SPM, sehingga memerlukan penguatan koordinasi, kapasitas, serta dukungan lintas sektor.

Sementara itu, Kepala DPMPD Provinsi Kalimantan Timur menambahkan bahwa transformasi ini bukan sekadar perubahan administratif, tetapi perubahan cara kerja dan kolaborasi. Dengan adanya integrasi layanan lintas bidang, Posyandu diharapkan mampu menjadi simpul pelayanan yang responsif, efisien, dan sesuai kebutuhan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.


Materi Transformasi Posyandu dan Penyelarasan Perencanaan

Memasuki sesi panel kedua, narasumber memaparkan materi mengenai kebijakan dan arah Transformasi Posyandu pada 6 Bidang SPM. Peserta dari Kecamatan Muara Jawa menyimak materi dengan antusias karena penyajian menjelaskan secara rinci peran Posyandu dalam mendukung pelayanan dasar di seluruh bidang SPM, tidak hanya sektor kesehatan. Materi ini memberikan gambaran bagaimana Posyandu perlu beradaptasi dengan model layanan yang lebih komprehensif dan terstruktur.

Sesi dilanjutkan dengan materi tentang penyelarasan perencanaan OPD untuk mendukung pelaksanaan Posyandu. Narasumber menjelaskan pentingnya sinkronisasi program dan anggaran antara OPD kabupaten dengan pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan. Kolaborasi tersebut sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan Posyandu dapat berjalan efektif dan memiliki dukungan sumber daya yang memadai, baik berupa tenaga, sarana, maupun pembiayaan.


Diskusi Kelompok: Memperjelas Peran dan Tanggung Jawab Tim Pembina

Pada sesi siang, peserta memasuki kegiatan Focus Group Discussion (FGD). Dalam FGD ini, peserta dikelompokkan berdasarkan tingkatan pembina Posyandu. Perwakilan Kecamatan Muara Jawa terlibat aktif dalam diskusi mengenai uraian tugas dan tanggung jawab Tim Pembina Posyandu di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa/kelurahan.

Diskusi ini menghasilkan analisis mendalam mengenai tantangan yang dihadapi di lapangan, seperti kebutuhan peningkatan kapasitas kader, perlunya model koordinasi yang lebih jelas, serta keterbatasan pembiayaan. Peserta juga membahas strategi penguatan peran kecamatan dalam memfasilitasi komunikasi antara OPD dan desa/kelurahan untuk mendukung keberhasilan Posyandu.

Hasil diskusi kemudian dipresentasikan pada sesi sore oleh masing-masing kelompok. Presentasi ini menekankan bahwa transformasi Posyandu harus dibangun melalui kerja sama kolektif dan pemahaman peran yang jelas dari setiap tingkatan pembina.


Hari Kedua: Model Koordinasi dan Pembinaan Kader

Workshop hari kedua, Kamis 4 Desember 2025, dimulai dengan materi mengenai model koordinasi, pelaporan, dan pembinaan kader Posyandu. Narasumber menjelaskan bahwa kader merupakan garda terdepan pelaksanaan layanan Posyandu, sehingga peningkatan kompetensi menjadi kunci keberhasilan transformasi.

Materi mencakup mekanisme pelaporan kegiatan Posyandu di 6 bidang SPM, pentingnya akurasi data, serta langkah-langkah pembinaan kader secara berkala. Bagi Kecamatan Muara Jawa, materi ini penting karena wilayah tersebut memiliki banyak Posyandu aktif dan memerlukan sistem pelaporan yang lebih terstandardisasi.

Setelah sesi paparan, kegiatan FGD kembali digelar. Kali ini peserta dibagi berdasarkan 6 bidang SPM, di mana masing-masing kelompok menganalisis kebutuhan koordinasi, pelaporan, serta kompetensi kader sesuai bidangnya. Diskusi berlangsung dinamis dan menghasilkan rekomendasi teknis yang kemudian dipresentasikan pada sesi pleno.


Pleno dan Penetapan Rencana Aksi

Pada sesi pleno, seluruh rekomendasi dari setiap kelompok dihimpun menjadi satu rumusan besar yang akan menjadi acuan tindak lanjut transformasi Posyandu di Kutai Kartanegara. Kecamatan Muara Jawa memberikan beberapa masukan penting, terutama terkait strategi memperkuat peran kecamatan dalam memonitor kegiatan Posyandu serta memfasilitasi koordinasi lintas sektor.

Workshop diakhiri dengan proses penetapan rencana aksi, yang mencakup upaya penguatan kelembagaan Posyandu, peningkatan kompetensi kader, pembaruan sistem pelaporan, serta sinkronisasi program pembangunan desa dan kecamatan. Rencana aksi ini menjadi komitmen bersama seluruh peserta, termasuk Kecamatan Muara Jawa, untuk mendukung Posyandu sebagai pusat layanan terpadu yang responsif dan berkualitas.


0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Avatar placeholder

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Share on Social Media